PORTALJABAR, KAB. BOGOR - Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerima pengurus Perkumpulan Penyundang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor untuk menerima aspirasi dan masukan dari para penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor. Asmawa mengungkap pentingnya komitmen kesetaraan dan kesetaraan hak layanan untuk penyandang disabilitas.
 
Ketua PPDI Kabupaten Bogor dan jajaran pengurus lainnya diterima di Ruang Rapat Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (10/1/2024). Hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).
 
Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyayang Disabilitas mengamanatkan pemerintah baik pusat maupun daerah wajib untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan memberi hak kepada penyandang disabilitas. Kehadiran kita pada hari ini dalam rangka melaksanakan amanah dari undang-undang tersebut.
 
“Jadi yang terpenting adalah komitmen bersama terkait kesetaraan dan persamaan hak sehingga tidak ada diskriminasi pelayanan khususnya kepada masyarakat penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Asmawa menerangkan, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bogor sudah sejak lama memiliki komitmen untuk memberikan penghormatan, melindungi, mengayomi, dan melayani para penyandang disabilitas. Banyak yang sudah dilaksanakan salah satunya program sekolah inklusif, dimana program ini dilakukan secara berkelanjutan.
 
“Kemudian yang terpenting adalah bagaimana Pemdakab Bogor menyediakan layanan yang mampu bagi para penyandang disabilitas, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial, dan yang lainnya,” ujarnya.

Asmawa menambahkan, dalam rangka menghadapi pesta demokrasi dalam waktu dekat, ia berharap para penyandang disabilitas bisa mempergunakan hak konstitusinya karena ada kesetaraan. Kehadiran, peran serta, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi ini menjadi penting.

“Saya mohon Pengurus PPDI dapat menyampaikan kepada seluruh anggotanya di Kabupaten Bogor untuk sama-sama mensukseskan pesta demokrasi, karena sangat penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melahirkan pemimpin bangsa yang dapat membawa Indonesia lebih baik lagi,” katanya.

Ketua PPDI Kabupaten Bogor, Erfandi mengapresiasi Pemdakab Bogor atas respon yang cepat dan baik sehingga kami dapat bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Pj. Bupati Bogor. Menurutnya, selama ini dukungan Pemdakab kepada para penyandang disabilitas sudah baik, tinggal bagaimana lebih mengakselerasi lagi UU Nomor 8 tahun 2016.

“Kami ingin ada peningkatan akselerasi terhadap implementasi UU No.8 tahun 2016 tentang disabilitas di Kabupaten Bogor, dimana isu utama yang dihadapi adalah terkait, ketenagakerjaan, kesehatan, sarana prasarana, pendidikan, pemberdayaan UMKM,” tuturnya.

Ia melanjutkan,ingin Unit Layanan Disabilitas (ULD) segera didirikan, kemudian Pemdakab Bogor mendorong adanya pendataan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor agar datanya lebih valid. Serta tetap melibatkan penyandang disabilitas dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. (rdp*)