PORTALJABAR, KAB. GARUT - Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Garut, melalui dukungan Program Inklusi Pimpinan Pusat Aisyiyah, menyelenggarakan kegiatan "Lokakarya Pendidikan Pemilih untuk Pemilu Inklusif, Substansif, dan Bermartabat" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut (23/1/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Inklusi Pimpinan Pusat Aisyiyah, bertujuan mewujudkan pemilu yang inklusif, substansif, dan bermartabat. Kegiatan ini sebagai langkah penting dalam memastikan keterlibatan aktif dan kesetaraan seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024.

Ketua PDA Kabupaten Garut, Eti Nurul Hayati, mengungkapkan, lokakarya ini diikuti oleh lebih dari 60 peserta dari enam desa piloting program dan 12 komunitas Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) di empat kecamatan di Kabupaten Garut.

Acara ini juga mendapat partisipasi dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), aktivis Angkatan Muda, dan media.

"Aisyiyah sebagai salah satu ormas perempuan mengajak atau menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, terutama menguatkan peran BSA-BSA di masing-masing desa dan  kecamatan ini untuk dapat menjadi pemilih yang cerdas," ucap Eti.

Eti Nurul Hayati menyatakan  pentingnya pemilihan yang cerdas di Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, khususnya dalam menciptakan pemilu yang ramah terhadap difabel.

Ia menambahkan, acara ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dan deklarasi bersama pemilih inklusif yang bermartabat, serta mengajak kepada seluruh masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas.

"Harapannya bisa terlaksana, pemimpin kita yang terpilih itu bisa membawa (kita) kepada kesejahteraan bangsa dan negara," ucapnya 

Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Garut, Nuni Nurbayani sebagai salah satu narasumber, menyoroti pentingnya hak akses disabilitas dalam pemilu 2024. Ia menyebutkan Pemilu kali ini akan memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti template huruf braille untuk disabilitas netra dan akses serta pendampingan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terlebih ada 7.000 lebih penyandang disabilitas tercatat di daftar pemilih tetap, mulai dari disabilitas mental, daksa, kemudian disabilitas rungu dan sebagainya.

"Kita sudah ada 28 ribu lembar template untuk membantu disabilitas netra nanti ketika pencoblosan yang terdiri dari surat suara PWP atau Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," katanya.

Selain itu, nantinya di TPS juga akan disediakan akses untuk para penyandang difabel. Di mana nantinya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  akan memberikan akses kepada penyandang disabilitas yang memasuki TPS, serta memberikan pendampingan kepada disabilitas tunanetra.

Pemilu inklusif bertujuan untuk melibatkan seluruh warga negara tanpa memandang ras atau keterbatasan fisik. Nuni menekankan pentingnya partisipasi semua pihak untuk menghasilkan wakil rakyat yang memperhatikan kebutuhan semua kelompok, termasuk disabilitas.

"Supaya nanti menghasilkan wakil-wakil rakyat yang dapat mengakomodasi atau yang dapat memperhatikan kebutuhan disabilitas atau kebutuhan kita semua," pungkasnya.